Teknologi bukan lagi sekadar alat netral; ia telah menjadi arena sentral perebutan kekuasaan, pengaruh, dan nilai-nilai. Fenomena ini, yang kita sebut politik teknologi, mendefinisikan ulang lanskap politik global, dari geopolitik hingga kehidupan sehari-hari individu.
Pada intinya, politik teknologi membahas bagaimana teknologi membentuk, dan dibentuk oleh, kekuasaan. Raksasa teknologi swasta kini menguasai data, algoritma, dan platform yang mampu memengaruhi opini publik, bahkan membentuk perilaku sosial. Di sisi lain, negara menggunakan teknologi untuk pengawasan, keamanan siber, dan diplomasi digital. Pertarungan dominasi teknologi, seperti dalam pengembangan AI atau semikonduktor, menjadi medan perang geopolitik baru yang menentukan supremasi global.
Regulasi menjadi tantangan utama. Pemerintah berjuang menyelaraskan inovasi yang cepat dengan perlindungan privasi warga, etika kecerdasan buatan, dan pencegahan monopoli pasar. Isu seperti disinformasi yang menyebar di media sosial, bias dalam algoritma, hingga kebutuhan akan kerangka kerja global untuk tata kelola siber, semuanya menyoroti kompleksitas politik teknologi.
Dampak politik teknologi meresap ke dalam kehidupan sehari-hari. Dari ancaman terhadap integritas demokrasi akibat kampanye digital yang manipulatif hingga kesenjangan digital yang memperlebar ketidaksetaraan sosial. Perlindungan hak-hak digital dan kebebasan berekspresi di ruang siber menjadi krusial.
Politik teknologi bukan lagi wacana masa depan, melainkan realitas yang harus dihadapi. Ia membutuhkan pemahaman mendalam, kebijakan adaptif, dan partisipasi publik yang aktif untuk memastikan bahwa teknologi melayani kemanusiaan, bukan sebaliknya.
