Politik di Balik Konsensus Ekonomi OECD: Kekuatan Lunak dan Pengaruh Global
Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) seringkali dipandang sebagai forum diskusi ekonomi bagi negara-negara maju, yang berfokus pada analisis data dan rekomendasi kebijakan. Namun, di balik citra teknokratis ini, terdapat dinamika politik yang kompleks dan unik yang membentuk pengaruh globalnya.
Berbeda dengan organisasi supranasional yang memiliki kekuatan hukum mengikat, politik OECD beroperasi melalui ‘kekuatan lunak’ (soft power). Keputusan di OECD dicapai melalui konsensus di antara negara-negara anggota. Ini berarti setiap negara memiliki suara dan pengaruh signifikan, dan tidak ada kebijakan yang dapat dipaksakan tanpa persetujuan bersama. Sistem ini menciptakan lingkungan di mana rekomendasi dan standar yang ditetapkan OECD, meskipun tidak mengikat secara hukum, seringkali diadopsi oleh negara-negara karena tekanan rekan (peer pressure) dan pengakuan terhadap praktik terbaik.
Arena politik OECD terlihat jelas dalam berbagai inisiatifnya. Contoh paling menonjol adalah reformasi pajak internasional, seperti proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dan inisiatif pajak minimum global untuk perusahaan multinasional. Negosiasi dalam isu-isu ini melibatkan tarik-ulur kepentingan nasional yang kuat antara negara-negara dengan model ekonomi dan prioritas fiskal yang berbeda.
Selain itu, OECD juga menjadi panggung politik untuk isu-isu global lainnya seperti kebijakan lingkungan dan perubahan iklim (misalnya, konsep ‘pertumbuhan hijau’), regulasi ekonomi digital, standar tata kelola perusahaan, dan anti-korupsi. Bahkan dalam pengukuran pendidikan (PISA), ada implikasi politik tentang bagaimana negara-negara membandingkan diri dan mereformasi sistem mereka.
Dengan keanggotaan yang semakin beragam, termasuk negara-negara berkembang utama seperti Meksiko, Kolombia, dan akan datang Indonesia, lanskap politik di OECD menjadi lebih kompleks. Tantangannya adalah menyeimbangkan kepentingan nasional yang berbeda dan memastikan relevansi di tengah pergeseran kekuatan global. Meskipun fokusnya pada rekomendasi, implementasi kebijakan ini seringkali memerlukan kompromi politik internal di masing-masing negara anggota.
Singkatnya, politik OECD bukanlah tentang undang-undang yang mengikat, melainkan tentang pembentukan norma, pertukaran ide, dan koordinasi kebijakan global melalui konsensus dan pengaruh. Perannya sebagai ‘think tank’ dan forum dialog bagi negara-negara maju dan berkembang menjadikannya aktor penting dalam membentuk agenda ekonomi dan sosial dunia, meskipun dengan cara yang lebih halus namun efektif.
