Politik Kebudayaan: Arena Perebutan Makna dan Kekuasaan
Politik kebudayaan bukanlah sekadar tentang seni, tradisi, atau warisan masa lalu. Ia adalah arena di mana makna, nilai, dan identitas dipertarungkan dan dibentuk melalui relasi kekuasaan. Singkatnya, ini tentang siapa yang berhak mendefinisikan apa itu ‘budaya’ dan bagaimana definisi tersebut mempengaruhi masyarakat.
Kebudayaan, dalam esensinya, tidak pernah netral. Ia adalah cerminan sekaligus pembentuk pandangan dunia, norma sosial, dan hierarki yang ada. Politik kebudayaan muncul ketika kelompok-kelompok berbeda – baik itu negara, komunitas etnis, gerakan sosial, atau bahkan korporasi – berusaha mempromosikan, mengendalikan, atau menentang narasi dan praktik budaya tertentu. Tujuannya bisa beragam: membangun identitas nasional, mempertahankan hegemoni, melawan dominasi, atau memperjuangkan pengakuan.
Negara seringkali menjadi aktor sentral dalam politik kebudayaan. Melalui kebijakan pendidikan, pendanaan seni, regulasi media, atau bahkan sensor, negara dapat membentuk ‘budaya resmi’ yang mendukung ideologi dan stabilitasnya. Sejarah sering ditulis ulang, simbol-simbol tertentu dipromosikan, dan praktik-praktik dianggap "layak" atau "tidak layak" berdasarkan kepentingan kekuasaan.
Namun, politik kebudayaan juga merupakan arena perlawanan. Kelompok marginal atau yang tertindas sering menggunakan budaya – melalui seni, musik, sastra, atau ritual – sebagai alat untuk menyuarakan ketidakpuasan, menegaskan identitas mereka yang berbeda, dan menantang narasi dominan. Mereka menciptakan "kontra-budaya" yang menolak hegemoni dan menuntut ruang bagi keberagaman.
Dengan demikian, politik kebudayaan adalah dinamika yang tak pernah berhenti. Ia menunjukkan bahwa budaya bukanlah entitas statis yang indah semata, melainkan medan perjuangan yang krusial untuk menentukan siapa kita, apa yang kita percayai, dan bagaimana masyarakat kita seharusnya berfungsi.
