Peran Krusial Pemerintah dalam Mitigasi Perubahan Iklim
Perubahan iklim adalah ancaman nyata yang menuntut tindakan kolektif dan tegas. Dalam upaya mitigasinya, pemerintah memiliki peran sentral dan tak tergantikan sebagai pembuat kebijakan, regulator, investor, dan fasilitator. Tanpa kepemimpinan yang kuat dari pemerintah, upaya global untuk membatasi pemanasan suhu bumi akan sulit terwujud.
Pertama, pemerintah adalah penentu kebijakan dan regulasi. Mereka menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca nasional (NDC), menyusun undang-undang tentang energi terbarukan, efisiensi energi, dan tata guna lahan yang berkelanjutan. Kebijakan seperti pajak karbon, insentif untuk inovasi hijau, atau pelarangan aktivitas perusak lingkungan adalah alat ampuh yang hanya bisa diimplementasikan oleh negara.
Kedua, pemerintah berperan sebagai investor dan katalis inovasi. Melalui anggaran negara, mereka dapat mengalokasikan dana untuk riset dan pengembangan teknologi bersih, pembangunan infrastruktur transportasi publik yang ramah lingkungan, serta proyek-proyek energi terbarukan berskala besar. Investasi ini tidak hanya mengurangi emisi tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.
Ketiga, pemerintah adalah aktor kunci dalam diplomasi iklim dan kerja sama internasional. Perubahan iklim adalah masalah lintas batas, sehingga koordinasi global mutlak diperlukan. Pemerintah berpartisipasi dalam negosiasi perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris, berbagi pengetahuan, teknologi, dan sumber daya untuk membantu negara-negara berkembang dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Singkatnya, peran pemerintah sangatlah fundamental—dari penetapan kebijakan yang mengikat, investasi strategis dalam solusi hijau, hingga memimpin kerja sama di panggung dunia. Meskipun partisipasi masyarakat dan sektor swasta sangat penting, pemerintah adalah orkestrator utama yang memegang kunci untuk mengarahkan seluruh upaya mitigasi perubahan iklim menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.
