ASN Terlibat Penggelapan Anggaran Dusun: Luka dalam Pembangunan Desa
Anggaran dusun atau desa seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat paling bawah. Namun, ironisnya, dana vital ini sering menjadi sasaran empuk praktik penggelapan, tak jarang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara perorangan. Keterlibatan oknum ASN ini bukan hanya merugikan finansial, tetapi juga melukai kepercayaan publik dan menghambat laju pembangunan.
Modus dan Peran Individual ASN
Keterlibatan ASN dalam penggelapan anggaran dusun seringkali bermula dari penyalahgunaan wewenang dan posisi. Mereka mungkin tidak secara langsung menjabat di struktur pemerintahan desa, tetapi peran mereka di tingkat kecamatan atau kabupaten – misalnya sebagai pembina, pengawas, atau pihak yang mengesahkan dokumen – menjadi celah. Modusnya beragam:
- Rekayasa Laporan: Membantu pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif atau yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.
- Penggelembungan Harga (Mark-up): Berkolusi dengan pelaksana proyek atau penyedia barang/jasa untuk menggelembungkan harga, di mana selisihnya dibagi bersama.
- Pungutan Liar/Fee Proyek: Meminta "fee" atau bagian dari anggaran proyek sebagai syarat persetujuan atau pencairan dana.
- Arahan Tidak Sah: Memberikan arahan kepada perangkat desa untuk melakukan penyimpangan, dengan dalih "mempercepat" proses atau "mengamankan" kepentingan tertentu.
ASN yang seharusnya bertindak sebagai garda terdepan dalam pengawasan dan pembinaan, justru menjadi fasilitator atau bahkan aktor utama dalam kejahatan ini demi keuntungan pribadi.
Dampak dan Akar Masalah
Dampak penggelapan anggaran dusun oleh oknum ASN sangat merugikan. Pembangunan infrastruktur terhambat, layanan publik terganggu, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terkikis. Dana yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat miskin atau untuk memajukan potensi lokal, justru raib di tangan-tangan serakah.
Akar masalahnya beragam: mulai dari lemahnya sistem pengawasan internal, godaan ekonomi, hingga rendahnya integritas individu ASN. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa dan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab juga turut memperparah keadaan.
Langkah Pencegahan dan Penegakan Hukum
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret:
- Penegakan Hukum Tegas: Tindak pidana korupsi yang melibatkan ASN harus ditindak secara tegas tanpa pandang bulu.
- Penguatan Sistem Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dusun, termasuk partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan.
- Peningkatan Integritas ASN: Pembinaan etika dan moral secara berkelanjutan bagi ASN, serta penerapan sistem reward and punishment yang jelas.
- Edukasi Masyarakat: Memberdayakan masyarakat desa agar lebih kritis dan berani melaporkan indikasi penyimpangan.
Setiap ASN harus menyadari bahwa amanah yang diemban adalah untuk melayani, bukan memperkaya diri. Keterlibatan individu ASN dalam penggelapan anggaran dusun adalah pengkhianatan terhadap sumpah jabatan dan cita-cita pembangunan nasional.
