Otonomi daerah
Politik  

Otonomi daerah

Otonomi Daerah: Pilar Demokrasi dan Pembangunan Lokal Otonomi daerah adalah keniscayaan dalam sistem pemerintahan modern…

Kebebasan berpendapat
Politik  

Kebebasan berpendapat

Kebebasan Berpendapat: Pilar Demokrasi dan Tanggung Jawabnya Kebebasan berpendapat adalah salah satu hak asasi manusia…

Pendidikan politik
Politik  

Pendidikan politik

Pendidikan Politik: Pilar Demokrasi Aktif Pendidikan politik seringkali disalahpahami hanya sebagai indoktrinasi atau kampanye. Padahal,…

UU Cipta Kerja
Politik  

UU Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja: Sekilas Pandang tentang Tujuan dan Dampaknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang…

RUU KUHP
Politik  

RUU KUHP

RUU KUHP: Tonggak Hukum Baru Indonesia Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) adalah…

Revisi UU
Politik  

Revisi UU

Revisi Undang-Undang: Kenapa dan Bagaimana Hukum Beradaptasi Undang-undang, sebagai pilar utama tata kelola negara, bukanlah…

Omnibus law
Politik  

Omnibus law

Omnibus Law: Definisi dan Kontroversi Singkat Istilah "omnibus law" mengacu pada sebuah undang-undang yang dirancang…

RUU
Politik  

RUU

RUU: Fondasi Aturan yang Mengikat Rancangan Undang-Undang (RUU) adalah sebuah konsep atau draf awal dari…

Hasil quick count
Politik  

Hasil quick count

Quick Count: Potret Awal Hasil Pemilu Setelah hari pemungutan suara usai, perhatian publik seringkali langsung…

Survei politik
Politik  

Survei politik

Survei Politik: Membaca Denyut Nadi Demokrasi Survei politik adalah alat penting dalam lanskap demokrasi modern….

No More Posts Available.

No more pages to load.