Politik Diskriminasi: Merusak Tatanan Sosial dan Keadilan
Politik diskriminasi adalah praktik di mana kebijakan, undang-undang, atau tindakan pemerintah secara sengaja atau tidak sengaja membedakan perlakuan terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, etnis, gender, orientasi seksual, atau karakteristik lainnya. Hal ini berujung pada marginalisasi, penindasan, dan pelanggaran hak asasi manusia bagi kelompok yang menjadi target.
Bentuknya beragam. Mulai dari undang-undang yang membatasi akses pendidikan atau pekerjaan bagi kelompok minoritas, kebijakan imigrasi yang tidak adil, hingga praktik penegakan hukum yang bias. Tujuannya seringkali untuk mempertahankan kekuasaan atau dominasi kelompok tertentu dengan mengorbankan hak dan kesejahteraan kelompok lain, menciptakan stratifikasi sosial yang tidak adil.
Dampaknya sangat merusak. Individu yang menjadi korban akan mengalami kesulitan ekonomi, psikologis, dan sosial, merasa terasing dan tidak berharga. Di tingkat masyarakat, politik diskriminasi menciptakan perpecahan, kebencian, dan hilangnya kepercayaan antarwarga. Ini menghambat pembangunan, merusak kohesi sosial, dan bahkan dapat memicu konflik. Praktik ini berlawanan dengan prinsip demokrasi dan keadilan sosial yang seharusnya menjadi pilar negara modern.
Melawan politik diskriminasi adalah keharusan. Diperlukan komitmen kuat dari pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum yang adil, pendidikan yang mengedepankan toleransi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menolak segala bentuk prasangka. Hanya dengan demikian kita dapat membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan harmonis bagi semua.
