Dorongan DPR Mempercepat Legislasi
DPR mempercepat pembahasan RUU Penyesuaian Pidana dengan alasan kebutuhan harmonisasi hukum dan respons terhadap perubahan kejahatan modern. Banyak pasal lama dianggap tidak relevan lagi, sehingga perlu penyesuaian cepat agar aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang jelas. Percepatan ini dimaksudkan untuk memastikan sistem pidana nasional tetap adaptif dan efektif menghadapi dinamika sosial dan teknologi.
Tantangan Hukum Modern
Kejahatan digital, penyalahgunaan data, dan aktivitas lintas negara menunjukkan keterbatasan pasal lama. Aturan pidana yang tidak memadai dapat menyulitkan aparat hukum dalam menindak kasus. DPR menilai revisi cepat diperlukan agar hukum pidana lebih responsif terhadap tantangan baru dan menutup celah hukum yang ada. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum dapat meningkat.
Efisiensi Proses Legislasi
Konsolidasi antarfraksi di DPR membuat pembahasan RUU lebih cepat dan fokus pada poin-poin utama. Efisiensi ini membantu percepatan legislasi, tetapi menimbulkan pertanyaan publik mengenai keterbukaan dan kualitas kajian. Proses legislasi pidana tetap memerlukan ketelitian tinggi agar setiap pasal dapat diterapkan dengan adil dan jelas.
Kekhawatiran Minimnya Partisipasi Publik
Percepatan pembahasan mengurangi ruang bagi masyarakat sipil, akademisi, dan pakar hukum untuk memberi masukan. Minimnya akses terhadap draf RUU dan rapat yang tertutup meningkatkan risiko munculnya pasal multitafsir atau kontroversial. Partisipasi publik sangat penting untuk memastikan RUU tidak merugikan kepastian hukum dan hak masyarakat.
Transparansi sebagai Kunci Legislasi Berkualitas
DPR perlu memperkuat transparansi agar percepatan tetap menjaga kualitas RUU. Publikasi draf secara berkala, diskusi terbuka, dan konsultasi pakar independen dapat meningkatkan akuntabilitas. Dengan langkah ini, percepatan legislasi tetap sejalan dengan prinsip hukum yang adil dan dapat diterima publik.
Kesimpulan
Percepatan RUU Penyesuaian Pidana penting untuk menyesuaikan hukum dengan kejahatan modern. Namun, proses cepat harus tetap mempertahankan transparansi, partisipasi publik, dan kajian mendalam. Dengan keseimbangan ini, revisi hukum pidana dapat memberikan perlindungan hukum lebih baik dan memperkuat legitimasi sistem hukum nasional.
