Bayangan Tanpa Perlindungan: Pelanggaran Hak Pekerja di Sektor Informal
Sektor informal adalah tulang punggung ekonomi bagi jutaan orang di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Ia mencakup beragam profesi, mulai dari pedagang kaki lima, asisten rumah tangga (ART), buruh harian lepas di konstruksi atau pertanian, hingga pekerja lepas digital (freelancer) dan pengemudi ojek daring. Meskipun menawarkan fleksibilitas dan menjadi pintu masuk bagi mereka yang minim akses ke sektor formal, ironisnya sektor ini juga merupakan sarang bagi berbagai pelanggaran hak pekerja yang sering kali luput dari perhatian.
Situasi Kegiatan dan Kerentanan Hak Pekerja Informal
Beroperasi di luar kerangka regulasi formal, pekerja di sektor informal seringkali tidak memiliki kontrak kerja tertulis, jaminan sosial, atau perlindungan hukum yang memadai. Kondisi ini membuat mereka sangat rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak dasar. Beberapa masalah umum yang sering terjadi antara lain:
- Gaji di Bawah Standar: Banyak pekerja informal menerima upah harian atau bulanan yang jauh di bawah upah minimum yang ditetapkan, bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
- Jam Kerja Tidak Manusiawi: Pekerja sering dituntut untuk bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang, tanpa pembayaran lembur, dan tanpa hari libur yang memadai. Contoh paling jelas terlihat pada ART yang bekerja dari pagi hingga malam tanpa istirahat.
- Tanpa Jaminan Sosial: Mayoritas pekerja informal tidak terdaftar dalam program jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Ini berarti mereka tidak memiliki perlindungan jika sakit, mengalami kecelakaan kerja, atau saat memasuki usia pensiun.
- Minimnya Keamanan dan Keselamatan Kerja: Terutama di bidang konstruksi atau pertanian, pekerja sering dihadapkan pada lingkungan kerja yang berbahaya tanpa peralatan pelindung diri yang memadai.
- Risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak: Tanpa kontrak, pekerja bisa diberhentikan kapan saja tanpa pesangon atau alasan yang jelas.
- Pekerja Anak dan Diskriminasi: Sektor informal juga rentan terhadap praktik pekerja anak, serta diskriminasi berdasarkan gender, usia, atau latar belakang sosial.
- Sulitnya Berserikat dan Bersuara: Karena sifat pekerjaan yang terfragmentasi dan tanpa wadah formal, pekerja informal kesulitan untuk membentuk serikat atau menyuarakan keluhan mereka secara kolektif.
Mengapa Masalah Ini Sulit Diatasi?
Kerentanan ini diperparah oleh sifat sektor informal yang tidak terdaftar dan tersebar. Kurangnya pengawasan dari pemerintah, rendahnya kesadaran pekerja akan hak-hak mereka, serta anggapan bahwa ini adalah "usaha mandiri" atau "pekerjaan sampingan" membuat intervensi dan penegakan hukum menjadi sangat sulit.
Dampak dari pelanggaran ini sangat luas, menjebak pekerja dan keluarga mereka dalam lingkaran kemiskinan, menghambat akses pendidikan anak-anak, dan menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang. Mengatasi masalah ini membutuhkan pendekatan holistik dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan kesadaran publik untuk memastikan setiap pekerja, tanpa terkecuali, mendapatkan hak-hak dasar yang layak dan perlindungan yang setara.
