Jeritan Senyap di Tengah Asumsi: Kisah Penduduk Teraniaya Mafia Tanah di 12 Provinsi
Di balik gemuruh pembangunan dan geliat ekonomi, tersembunyi jeritan senyap ribuan penduduk yang terancam dan teraniaya oleh entitas gelap yang sering disebut "Mafia Tanah". Meskipun seringkali terbungkus dalam "informasi asumsi" dan minimnya data konkret, penderitaan yang mereka alami adalah realitas pahit yang tersebar di setidaknya 12 provinsi di Indonesia.
Istilah "mafia tanah" seringkali beredar sebagai bisik-bisik ketidakberdayaan, sebuah asumsi tentang kekuatan tersembunyi yang mampu memanipulasi hukum dan merampas hak. Namun, bagi para korban, asumsi itu adalah kenyataan pahit yang melibatkan pemalsuan dokumen, intimidasi, hingga kolusi antara oknum berkuasa dan pihak tak bertanggung jawab. Mereka adalah petani kecil yang kehilangan lahan garapan, masyarakat adat yang tergusur dari tanah leluhur, hingga warga biasa yang sertifikat kepemilikannya tiba-tiba beralih nama.
Fenomena ini bukanlah insiden terisolasi di satu atau dua tempat. Laporan dan keluhan yang muncul dari berbagai penjuru, dari Sumatera hingga Sulawesi, Jawa hingga Kalimantan, menunjukkan pola sistematis di mana lahan menjadi objek perebutan. Tak hanya lahan pertanian atau pemukiman, tetapi juga area konservasi, pesisir, hingga wilayah strategis pembangunan menjadi sasaran. Para korban, yang seringkali hidup dalam keterbatasan informasi dan akses hukum, menjadi pihak yang paling rentan. Mereka dipaksa berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar, merenggut mata pencarian, memecah belah komunitas, dan menimbulkan trauma psikologis yang mendalam.
Meskipun seringkali terbungkus dalam asumsi dan minimnya data akurat yang dipublikasikan secara transparan, penderitaan korban adalah fakta tak terbantahkan. Ketidakjelasan ini justru menjadi benteng bagi para pelaku untuk terus beraksi. Oleh karena itu, mendesak sekali adanya penegakan hukum yang tegas, reformasi agraria yang berpihak pada rakyat, serta upaya serius untuk membongkar jaringan mafia tanah.
Jeritan senyap para korban mafia tanah di 12 provinsi ini adalah alarm bagi kita semua. Ini bukan hanya tentang sengketa lahan, melainkan tentang martabat manusia, keadilan, dan hak fundamental untuk hidup tenang di atas tanah sendiri. Sudah saatnya asumsi ini diubah menjadi fakta yang terungkap, agar keadilan agraria bukan lagi sekadar slogan, melainkan realitas yang dirasakan setiap warga negara.