Kebijaksanaan Penguasa: Kunci Sukses Digitalisasi Ekonomi yang Inklusif
Era digital tak terhindarkan. Gelombang transformasi digital telah merambah setiap sendi kehidupan, termasuk ekonomi. Bagi sebuah negara, digitalisasi ekonomi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk tetap relevan dan kompetitif di panggung global. Namun, keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kebijaksanaan penguasa dalam merancang dan mengimplementasikan strategi yang tepat.
Penguasa yang bijak memahami bahwa digitalisasi ekonomi memiliki potensi luar biasa: meningkatkan efisiensi, membuka akses pasar baru bagi UMKM, menciptakan lapangan kerja berbasis inovasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, mereka juga menyadari bahwa tanpa arahan yang cermat, digitalisasi dapat memperlebar kesenjangan, menimbulkan risiko keamanan siber, dan mengganggu struktur ketenagakerjaan tradisional.
Lalu, apa saja pilar kebijaksanaan penguasa dalam konteks ini?
- Visi Jangka Panjang dan Adaptif: Penguasa yang bijak memiliki visi yang jelas tentang masa depan ekonomi digital negaranya, melampaui siklus politik jangka pendek. Visi ini harus adaptif, siap menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat.
- Infrastruktur Digital yang Merata: Digitalisasi mustahil tanpa fondasi infrastruktur yang kuat. Penguasa yang bijak akan memprioritaskan investasi pada konektivitas internet yang merata dan terjangkau, serta pusat data yang aman, hingga ke pelosok negeri.
- Kerangka Regulasi yang Fleksibel dan Mendukung: Regulasi yang terlalu kaku dapat menghambat inovasi, sementara ketiadaan regulasi dapat menimbulkan kekacauan. Kebijaksanaan terletak pada penciptaan kerangka regulasi yang mampu melindungi konsumen dan data, memastikan persaingan sehat, namun tetap memberi ruang bagi eksperimen dan pertumbuhan ekosistem digital.
- Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM): Transformasi digital membutuhkan talenta. Penguasa yang bijak akan menginvestasikan secara besar-besaran pada pendidikan dan pelatihan ulang (reskilling dan upskilling) angkatan kerja, memastikan mereka memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan ekonomi digital.
- Mendorong Inklusivitas dan Keadilan: Digitalisasi tidak boleh hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat. Penguasa yang bijak akan merancang kebijakan yang memastikan UMKM, masyarakat pedesaan, dan kelompok rentan dapat berpartisipasi dan mengambil manfaat dari ekonomi digital, misalnya melalui program literasi digital dan dukungan akses teknologi.
- Keamanan dan Kepercayaan Digital: Tanpa kepercayaan, ekonomi digital tidak akan berkembang. Penguasa yang bijak akan memperkuat kerangka keamanan siber, melindungi data pribadi, dan membangun sistem hukum yang adil untuk menyelesaikan sengketa digital, sehingga masyarakat merasa aman bertransaksi dan berinteraksi secara online.
- Kolaborasi Multi-Pihak: Transformasi sebesar ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Kebijaksanaan mendorong kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem digital yang dinamis dan inovatif.
Singkatnya, kebijaksanaan penguasa dalam mendorong digitalisasi ekonomi adalah kunci utama untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di era baru. Ini bukan hanya tentang kecepatan adopsi teknologi, tetapi tentang kedalaman visi, keadilan implementasi, dan keberlanjutan dampak. Dengan pendekatan ini, ekonomi digital dapat menjadi mesin pertumbuhan yang kuat, inklusif, dan berdaya saing global, mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat.
