Politik Hak Buruh: Mengapa Keadilan Pekerja adalah Isu Kekuasaan
Hak buruh seringkali dipandang sebagai isu ekonomi semata—tentang upah, jam kerja, atau kondisi tempat kerja. Namun, sejatinya, hak buruh adalah jantung dari politik kekuasaan. Ia adalah medan pertempuran antara kepentingan modal dan tenaga kerja, yang peran negara di dalamnya sangat menentukan.
Pemerintah, melalui legislasi dan regulasi, memegang peran krusial dalam membentuk landscape hak buruh. Undang-undang tentang upah minimum, jam kerja layak, keselamatan kerja, hingga hak berserikat, semuanya adalah hasil dari proses politik. Tanpa intervensi politik, kekuatan tawar-menawar antara pekerja dan pengusaha akan sangat timpang, seringkali merugikan pekerja. Oleh karena itu, sejauh mana suatu negara melindungi hak-hak dasar pekerja mencerminkan ideologi politik dan komitmennya terhadap keadilan sosial.
Namun, politik hak buruh bukan hanya tentang peran negara. Ia juga melibatkan mobilisasi dan advokasi dari pihak buruh itu sendiri. Serikat pekerja, sebagai aktor kunci, menggunakan jalur politik untuk menyuarakan aspirasi anggotanya. Mereka melobi parlemen, berpartisipasi dalam dialog sosial dengan pemerintah dan pengusaha, bahkan melalui aksi mogok atau demonstrasi untuk menekan kebijakan. Melalui partisipasi politik, baik dalam pemilihan umum maupun gerakan sosial, pekerja berupaya memengaruhi arah kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan mereka.
Perjuangan ini tidak pernah statis. Tekanan ekonomi global, kepentingan korporasi yang kuat, dan praktik-praktik prekarisasi kerja (seperti kontrak jangka pendek atau pekerja lepas) terus menjadi tantangan bagi penegakan hak buruh. Politik hak buruh adalah cerminan dari komitmen suatu negara terhadap keadilan sosial dan martabat pekerja. Ia adalah medan pertempuran yang tak pernah usai, di mana kekuatan politik menentukan sejauh mana keadilan dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
